Anggota Komisi III DPR, Bob Hasan, mendirikan Iblam Center sebagai pusat kajian ilmiah yang berfokus pada pengembangan pengetahuan di bidang hukum, politik, budaya, dan sosial.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka, di antaranya Rahmat Dwi Putranto (Ketua Yayasan Iblam), Prof. Angkasa (Ketua Iblam), Ibrahim (Mahkamah Agung) dan Sauridh Kadi (Penasihat Staf Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan). Juga hadir Nikolai Aprilyando (Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM), serta Ustaz Abdul Khoir Ramadan (Direktur Iblam Center).
Baca juga : Pengamat: Jaksa Agung Munculkan Harapan dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Dalam sambutannya, Bob menekankan, pentingnya pendekatan multidisipliner dalam proses legislasi. Menurutnya, legislasi tidak bisa hanya bergantung pada pengetahuan hukum saja, tetapi harus didukung oleh wawasan di berbagai bidang lain.
“Sebagai Anggota Komisi III DPR, kami memastikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan Agung sejalan dengan prinsip keadilan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung isu hukum terkini, termasuk perkara timah, dan menekankan pentingnya keadilan korektif. “Pak Prabowo Subianto, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang), menegaskan eksekutif tidak mencampuri vonis pengadilan, tetapi fokus pada penegakan keadilan yang benar,” tambahnya.
Iblam Center diharapkan dapat menjadi penghubung antara teori dan praktik untuk mencapai tujuan besar bangsa, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan visi Indonesia Emas. “Pandangan masyarakat hari ini terbagi menjadi dua: sebagai warga negara dan sebagai netizen. Dalam dinamika ini, sering terjadi pembelokan informasi. Iblam Center hadir untuk memberikan kajian berbasis fakta dan realitas,” ujar Bob.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto. “Kekuasaan negara yang berasal dari rakyat harus dijalankan dengan amanah. Inilah yang menjadi dasar menuju kesejahteraan rakyat,” jelas Bob, mengutip pesan Presiden.